Dituding Konflik Kepentingan, Ketua KPK Bantah Tudingan

Posted on Updated on

Jakarta – Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan tidak ada konflik kepentingan dalam dirinya dengan pengungkapan proyek pengadaan e-KTP seperti dituduhkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Ketua KPK Agus Rahardjo

“Saya tidak mau berpolemik di media massa seperti ini, kita buktikan saja di pengadilan. Kita buktikan janji saya bahwa semua itu tidak terjadi, conflict of interest tidak terjadi, saya tidak pernah melobi orang, saya tidak pernah menjatuhkan orang, itu semua tidak terjadi, yakinkanlah itu,” kata Agus di Jakarta.

Fahri Hamzah menuduh Agus Rahardjo mempunyai konflik kepentingan dalam kasus korupsi e-KTP. Tuduhan Fahri didasarkan pada asumsi dia bahwa Agus pernah menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) yang memberikan pendapat pengadaan e-KTP.

Fahri menuding, “Saya lihat yang tidak bersih itu ketua KPK. Karena itu dia harus mengundurkan diri. Dia tidak boleh terlibat dalam kasus ini. Ini konfliknya terlalu kentara karena sebagai ketua LKPP, Pak Agus itu melobi untuk satu konsorsium. Bahkan ada pernyataan yang mengancam, kalau bukan itu yang memang akan gagal. Agus yang bicara begitu.”

Menjawan tuduhan Fahri itu, Agus membantah mengetahui konsorsium yang mengikuti lelang e-KTP. “Saya juga tidak tahu berapa konsorsium yang ikut, tapi saya tidak mau berpolemik, ini biar pengadilan yang proses semua,” tegas Agus.

Agus bahkan mengatakan siap diperiksa di pengadilan sebagai saksi.

“Kalau saya perlu dipanggil di pengadilan saya siap memberikan kesaksian itu dan kemudian saya juga pesan begini, setiap kali ada tersangka kasus korupsi juga kok dibela? Itu juga tidak tepat, mari kita bangsa bersama-sama agar korupsi harus dihilangkan dari negara kita. Langkah-langkah KPK jangan kemudian dihalangi seperti itu,” tegas Agus. Ia kembali mengatakan KPK masih membuka kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini.

“Untuk tersangka baru kita masih menunggu gelar (perkara). Saya dan pimpinan lain ingin agar kasus ini tuntas. Sejak awal saya sampaikan ini bukan lari jangka pendek tapi maraton, ungkap Agus.

Dalam kasus ini, baru ada dua orang terdakwa yang dihadapkan ke persidangan yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto.

Anggaran e-KTP bernilai total Rp5,92 triliun dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,314 triliun. (Red)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s