Tajuk Redaksi

CAPRES ALTERNATIF “GITU AJA KOK REPOT”

Posted on Updated on

gusdurEnam puluh delapan tahun Indonesia merdeka dan 15 tahun reformasi berjalan, namun keadaan bangsa dan negara tidak semakin membaik. Berbagai kebijakan politik, ekonomi, hukum dan hankam yang tumpang tindih serta memprihatinkan.

hal yang paling memprihatinkan, pada era reformasi sekarang, bangsa kita gagal dalam memilih pemimpin nasional. Sejumlah pengamat menilai bahwa pemimpin nasional 2014 mendatang harus memiliki sosok merakyat dan rekam jejak yang baik tanpa cela sebagai abdi bangsa.

untuk Pilpres 2014 kita merindukan kehadiran seorang pemimpin alternatif (masalahnya undang-undang yang berlaku saat ini belum memperbolehkan capres independen ikut dalam pilpres). Bangsa kita jelas merindukan figur pemimpin yang berjiwa kenegarawan dan bukan politisi karbitan, jabatan pemimpin bukan profesi, melainkan panggilan tugas untuk mengukir sejarah bagi kemajuan bangsa dan negara serta kesejahteraan rakyat.

Baca entri selengkapnya »

Iklan

PERANG DAGELAN

Posted on Updated on

Teringat akan cerita tentang rakyat dan penguasa, yang tidak sejalan dengan cita-cita rakyat untuk sejahtera, akibat keserakahan para penguasa, rakyat dikorbankan, terbebani oleh upeti, sementara para penguasa dengan seenaknya menguras “uang rakyat” untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dampaknya rakyat jemu dan bosan, rakyat berontak, rakyat bergemuruh kumandangan “perang dengan penguasa dzalim. Angkat senjata nyatakan perang, perang yang “gegirisi” atau sangat menakutkan – tidak ada satupun perang yang tidak menakutkan yang akan meminta banyak korban-dimana. “Kisah Mahabharata”,

Berkaca dari perjalanan negeri Hastinapura dengan perang “Bharatayuda”, atau bercermin dari “Negara Mesir, Yaman atau negeri yang sampai kini masih berkecamuk perang saudara”. Akankah negeri ini mengalami hal yang serupa. Penguasa dikarenakan posisinya yang memegang kekuasaan dan kekuasaan apabila berciri angkaramurka sama dengan ketagihan candu / ecstacy yang punya ciri: sekali kita didalamnya sulit kita bisa dengan mudah menjadi sadar dengan sendirinya – yang bisa menimbulkan suatu situasi radikal para kelompok yang merasa terpanggil untuk melaksanakan pembaharuan yang bisa mengidentifikasikan sebagai kelompok moralis / kelompok pro-demokrasi menghadapi pemerintahan yang zalim yang telah menjalankan Pemilu yang curang, pemerintahan yang penuh korupsi dan kolusi, yang aparat keamanannya menembaki rakyatnya sendiri, melakukan manipulasi undang2 dan peraturan yang menguntungkan kelompoknya, yang keluarga sang pemimpin ikut campur dalam urusan berusaha dan bernegara seperti layaknya pangeran2 kerajaan dsb.

Baca entri selengkapnya »

Asas Agama Pernikahan Siri Machica dengan Moerdiono Sah

Posted on

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sambil mengetokan palu menyatakan putusan ini akan berlaku sejak MK mengetok palu. “Artinya, sejak Jumat pagi, 17 Februari 2012 ini, semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, mempunyai hubungan darah dan perdata dengan ayah mereka. Yang dimaksud “di luar pernikahan resmi” itu termasuk kawin siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau samen leven” Jelas Ketua MK.
Mendengar ucapan Ketua MK, raut wajah Machica Mochtar yang mengenakan kemeja putih garis-garis hitam dengan blazer warna hitam ini terlihat sumringah keluar dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Senyumnya mengembang saat menerima selamat dari pengunjung sidang. Perjuangannya berhasil. Bahkan sempat menetesskan air matas di persidangan.
Machica mengaku sangat bahagia dengan keputusan MK yang mengabulkan gugatannya terhadap anaknya bernama Iqbal, yang lahir dari pernikahan siri dengan mantan Mensesnek di era pemerinthana orde baru Drs. H. Moerdiono.
Sang pelantun musik dangdut di era pemerintahan orde baru, Machica yang bernama asli Aisyah Mochtar mengajukan judicial review ke MK. Machica menggugat Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan. Ketentuan itu mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi ha¬nya memiliki hubungan perdata kepada ibunya. Ketentuan ini dianggap bertentangan dengan konstitusi.
Untuk memperkuat argumennya, kuasa hukum Machica, Rusdianto menyerahkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Keputusan Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa Tangerang, putusan PA Tigaraksa No 46/Pdt.G, surat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pengaduan KPAI, surat somasi dan surat klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007.
Menurut kuasa hukum Machicha, sesuai asas agama pernikahan siri Machica dengan Moerdiono sah. Sebab itu, anak yang lahir dari pernikahan itu harus diakui dan mendapatkan haknya. Setelah menjalani beberapa kali persidangan yang teramat alot, dipertengahan bulan Februari lalu, MK mengeluarkan putusan atas gugatan Machica. Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan uji materiil atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Per¬kawinan.
Mahkamah menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945. Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
Mahkamah menetapkan seharusnya ayat tersebut berbunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” ujar Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan.
Menyambut hasil keputusan sidang di MK, Machicha pun tersirat bahagia. Kepada sejumlah wartawan yang mengerumuninya dia berucap, “Saya senang sekali, karena sekarang masa depan dan untuk masalah pendidikan anak saya bisa lebih jelas,” tuturnya seraya mengatakan, ini hari yang sangat luar biasa buat saya. Keputusan yang dikeluarkan MK ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi anak saya, tapi kemenangan untuk anak Indonesia. Mudah-mudahan ini pertanda yang baik buat anak saya ke depannya,” katanya.
Kata Machicha, meski belum bisa memberi jaminan kenyamanan masa depan bagi anaknya yang baru berusia 16 tahun, tapi keputusan yang dikeluarkan MK ini menurutnya sudah menjadi kabar bahagia bagi dia dan putranya. Setidaknya, anaknya yang selama ini tidak memiliki akta ke-lahiran, tentu akan bisa memperoleh hak kenegaraannya melalui putusan MK ini.
Masih menurut Machicha, selama ini dalam akte kelahirannya tidak terdapat nama ayahnya. Hanya terdapat namanya sebagai orangtua tunggal. Karena itu, Iqbal dianggap anak di luar nikah. Padahal, Machica dan Moerdiono telah melangsungkan pernikahan secara siri. Kendati status anaknya itu, belum menimbulkan masalah berarti.
Machicha mengatakan, sejauh ini belum ada masalah yang berarti. Akan tetapi ketika nanti sang masuk SMA, atau kuliah, atau militer, itu sangat penting sekali. Saat ini untuk kemenangan anak-anak yang mendapatkan haknya.” Saya perlu mengucapkan selamat untuk anak-anak yang mengalami nasib sama seperti Iqbal,” tuturnya seraya berucap, masalah biaya kehidupan kedepan bagi anaknya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dijelaskan, saat ayah Iqbal (Moerdiono,Red) masih hidup pun, dirinya dan anaknya tidak pernah mendapat biaya bulanan untuk menyambung hidup.”Saya juga tidak menuntut, untuk apa saya juga mampu kok menghidupi anak saya,”ungkapnya.
Untuk menyambung hidup sehari hari bersama anaknya Iqbal, Machicha pun mencari biaya sendiri lewat profesinya sebagai penyanyi, meski tidak semua kegiatan itu difocuskan untuk menyanyi. “Ada juga simpanan dari Pak Moer, saya juga masih menyanyi walaupun tidak banyak. Alhamdulillah bisa bertahan hidup, meski tidak secara berlebihan,” jelasnya.
Machicha juga bertutur, sudah berjalan belasan tahun lalu mengusahakan jalan damai secara kekeluargaan. Dengan perjuangannya yang tak pernah surut, akhirnya Machica memiliki kekuatan untuk menempuh ke jalur hukum. Namun dibalik keberhasilannya itu, Machicha tetap mertapi anaknya, karena anaknya sampai saat ini tak pernah berkomunikasi langsung dengan sang ayah (Moerdiono, Red). Padahal, sejak kecil Iqbal anaknya sangat berharap bisa bertemu ayahnya.
“Memang secara mental anaknya tidak merasa terganggu. Bahkan Iqbal pun sudah mengerti situasi yang dihadapi ibu dan juga dirinya,” katanya. Namun, sebagai seorang Ibu, kata Machica, tentu dirinya merasa terpukul de¬ngan kenyataan hidup selama ini. Untuk mengimbangi perasaan ananknya menjelang usia remaja, Machicha pun bersama pengacaranya akan menghubungi anak-anak Moerdiono.

Menunggu Sentuhan Tuhan

Posted on

Indonesia  jelang tutup tahun 2011 diselimuti kabut kelam yang berhadapan dengan berbagai persoalan yang sangat signifikan, seperti kasus-kasus yang belum tuntas persoalan hukumnya atau bahkan kasus dari tahun sebelum 2011, yang sampai kini masih menunggu kejelasan hukum yang akan ditegakkan.
Ironi, masih banyak perkerjaan dari negara ini untuk benar-benar membuktikan, kalau Indonesia akan bebas dari penyakit kronis yang bernama korupsi. “Uang Pelawat”, “wisma Atlit”, “Hambalang”, “Kemenakertrans”, “Surat Palsu MK”, “Tabur Uang di Banggar”. Sepertinya masih banyak kasus dari para “Tikus-tikus birokrasi dan Politisi” yang menggerogoti lumbung uang negara.
Yang lebih memprihatikan sejak penerapan otonomi daerah, banyak Kepala Daerah yang terjerembab penggerogotan uang negara dan uang daerah, terkuras habis berpindah kerekening pribadi, lantaran tidak kuat menampung maka jadilah “Rekening Gendut”. Yang kalau kita lafalkan ‘doa’ dibukakan tabir kegelapan, Insya Allah, akan terlihat wajah para koruptor seperti, binatang yang rakus dan tak puas-puasnya mengisi perut yang penuh dengan “Uang Rakyat”.
Berbicara soal mengisi perut, ternyata singgah juga di urusan “Jemaah Haji”, penyelenggaraan haji di tahun 2011 ada kejanggalan dan kesalahan. “Kesalahan tersebut adalah dilanggarnya kesepakatan hasil panja BPIH antara Komisi VIII dan Kemenag soal penyediaan makanan oleh katering dengan menggunakan box namun pada kenyataannya prasmanan,” kata tim pengawas Soal tabungan haji. Pihak pemerintah c/q Kementerian Agama yang menjadi komando penyelanggaraan ibadah haji ini, kurang transparan, yakni soal bunga bank atau dengan istilah dana optimalisasi, si penabung (jemaah), tidak memperoleh informasi lengkap, padahal mereka sudah menabung beberapa tahun di satu BPS. Apalagi ONH itu masuk rekening Menag, seharusnya Menag memberi laporan terbuka. Karena itu, pelayanan penyelanggaraan ibadah haji hendaknya lebih berpihak kepada jemaah.
Dengan demikian, dibutuhkan pelayanan yang berpihak kepada jemaah, akuntabilitas dan transparan. Yang penting lagi, pelayanan penyelanggaraan ibadah haji ini tentu memerlukan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), sesuai dengan amanat konstitusi. Namun harus murni berasal dari masyarakat. Tidak ada unsur birokrat dalam KPHI demi menjaga netralitas KPHI.
Belumlah tuntas persoalan di tanah air, Indonesia dihadapkan dengan “Pelanggaran HAM” yang maha dasyatnya. Persis seperti peristiwa Gerakan 30s PKI atau pembantaian petani di Rawagede. Kalau kali ini “Penyembelihan Petani di Sodong Tanah Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan. Peristiwa berdarah ini telah beredar keseluruh dunia melalui internet via “youtube”. Indonesia sepertinya “Telah di telanjangi oleh aktor feodal dan kapitalis.
Peristiwa demi peristiwa adalah menjadi ketentuan Sang Khalik, “Manusia tidak akan mengetahui apa yang ada di depan dan apa yang ada dibelakangnya, kecuali Allah Yang Maha Pengatur segala urusan makhlikNya.
Sama seperti yang dialami oleh redaksi majalah Target Buser, saat ini dan kedepan akan berubah penampilan, tampil dengan 60 halaman dan lebih banyak warna. Dengan harapan pembaca akan termanjakan oleh redaksi.
SELAMAT NATAL dan TAHUN BARU
]Andih Pangestu