Menunggu Sentuhan Tuhan

Posted on

Indonesia  jelang tutup tahun 2011 diselimuti kabut kelam yang berhadapan dengan berbagai persoalan yang sangat signifikan, seperti kasus-kasus yang belum tuntas persoalan hukumnya atau bahkan kasus dari tahun sebelum 2011, yang sampai kini masih menunggu kejelasan hukum yang akan ditegakkan.
Ironi, masih banyak perkerjaan dari negara ini untuk benar-benar membuktikan, kalau Indonesia akan bebas dari penyakit kronis yang bernama korupsi. “Uang Pelawat”, “wisma Atlit”, “Hambalang”, “Kemenakertrans”, “Surat Palsu MK”, “Tabur Uang di Banggar”. Sepertinya masih banyak kasus dari para “Tikus-tikus birokrasi dan Politisi” yang menggerogoti lumbung uang negara.
Yang lebih memprihatikan sejak penerapan otonomi daerah, banyak Kepala Daerah yang terjerembab penggerogotan uang negara dan uang daerah, terkuras habis berpindah kerekening pribadi, lantaran tidak kuat menampung maka jadilah “Rekening Gendut”. Yang kalau kita lafalkan ‘doa’ dibukakan tabir kegelapan, Insya Allah, akan terlihat wajah para koruptor seperti, binatang yang rakus dan tak puas-puasnya mengisi perut yang penuh dengan “Uang Rakyat”.
Berbicara soal mengisi perut, ternyata singgah juga di urusan “Jemaah Haji”, penyelenggaraan haji di tahun 2011 ada kejanggalan dan kesalahan. “Kesalahan tersebut adalah dilanggarnya kesepakatan hasil panja BPIH antara Komisi VIII dan Kemenag soal penyediaan makanan oleh katering dengan menggunakan box namun pada kenyataannya prasmanan,” kata tim pengawas Soal tabungan haji. Pihak pemerintah c/q Kementerian Agama yang menjadi komando penyelanggaraan ibadah haji ini, kurang transparan, yakni soal bunga bank atau dengan istilah dana optimalisasi, si penabung (jemaah), tidak memperoleh informasi lengkap, padahal mereka sudah menabung beberapa tahun di satu BPS. Apalagi ONH itu masuk rekening Menag, seharusnya Menag memberi laporan terbuka. Karena itu, pelayanan penyelanggaraan ibadah haji hendaknya lebih berpihak kepada jemaah.
Dengan demikian, dibutuhkan pelayanan yang berpihak kepada jemaah, akuntabilitas dan transparan. Yang penting lagi, pelayanan penyelanggaraan ibadah haji ini tentu memerlukan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), sesuai dengan amanat konstitusi. Namun harus murni berasal dari masyarakat. Tidak ada unsur birokrat dalam KPHI demi menjaga netralitas KPHI.
Belumlah tuntas persoalan di tanah air, Indonesia dihadapkan dengan “Pelanggaran HAM” yang maha dasyatnya. Persis seperti peristiwa Gerakan 30s PKI atau pembantaian petani di Rawagede. Kalau kali ini “Penyembelihan Petani di Sodong Tanah Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan. Peristiwa berdarah ini telah beredar keseluruh dunia melalui internet via “youtube”. Indonesia sepertinya “Telah di telanjangi oleh aktor feodal dan kapitalis.
Peristiwa demi peristiwa adalah menjadi ketentuan Sang Khalik, “Manusia tidak akan mengetahui apa yang ada di depan dan apa yang ada dibelakangnya, kecuali Allah Yang Maha Pengatur segala urusan makhlikNya.
Sama seperti yang dialami oleh redaksi majalah Target Buser, saat ini dan kedepan akan berubah penampilan, tampil dengan 60 halaman dan lebih banyak warna. Dengan harapan pembaca akan termanjakan oleh redaksi.
SELAMAT NATAL dan TAHUN BARU
]Andih Pangestu

Iklan